Jepara, Lodji.id – Ratusan siswa SMKN 1 Kalinyamatan (Smika) menggelar aksi unjuk rasa di lingkungan sekolah pada Senin pagi (4/8/2025). Mereka menuntut perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang dinilai tidak layak untuk menunjang proses belajar mengajar.
Aksi yang berlangsung usai apel pagi sekitar pukul 07.30 hingga 09.00 WIB itu diwarnai poster-poster kritis bertuliskan keluhan siswa. Beberapa di antaranya berbunyi: “Minta Prestasi tapi Tidak Difasilitasi”, “Uang Sekolah Bukan untuk Memperkaya Diri, Tapi untuk Kepentingan Anak Bangsa”, hingga “Ganti Kepsek” dan “Dituntut Cerdas, Tapi Tak Diberi Fasilitas”.
Aksi tersebut berlangsung spontan dan viral melalui beberapa video pendek yang tersebar di media sosial. Para siswa kompak menyuarakan keresahan terhadap minimnya fasilitas yang mereka alami selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
Salah satu siswa kelas XII, Didin Denero, dari jurusan Teknik Elektro Industri (TEI) mengungkapkan bahwa selama tiga tahun bersekolah di Smika, perbaikan fasilitas sangat minim, bahkan menurutnya kondisi semakin memburuk.
“Untuk praktik elektro saja kami harus bawa alat sendiri, seperti tang, tespen, kabel. Tidak disediakan oleh sekolah,” ujar Didin.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti fasilitas lain seperti toilet tanpa pintu dan laboratorium komputer yang tidak berfungsi.
“Laboratorium komputer ada, tapi komputernya tidak bisa dipakai. Mungkin hanya satu atau dua yang hidup,” tambahnya.
Smika diketahui memiliki lima jurusan, yaitu Tata Busana, Tata Boga, Kecantikan, Desain Komunikasi Visual (DKV), dan TEI, dengan total sekitar 1.350 siswa.
Menurut Didin, aksi ini tidak dikomandoi oleh satu orang, melainkan muncul dari kesadaran kolektif para siswa.
“Ini bukan soal gratis atau tidaknya sekolah. Ini soal kelayakan. Sekolah negeri harusnya punya standar fasilitas yang jelas, apalagi ada dana dari pemerintah,” tegasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Plt. Kepala Tata Usaha SMKN 1 Kalinyamatan, Heri Budi Rahardjo, mengatakan bahwa pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II (Demak-Jepara) langsung datang meninjau kondisi sekolah.
“Diharapkan dari kunjungan itu, ada peningkatan kelayakan fasilitas ke depan,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Ia menyebutkan bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola sekolah mencapai sekitar Rp 2,3 miliar. Namun, Heri enggan merinci alokasi dana tersebut.
“Perbaikan itu ada, tentu saja. Tapi kan tidak semua dana harus untuk pembangunan fisik. Ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, seperti gaji guru honorer,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kerusakan memang ada di tiap ruang, dan kewenangan penggunaan anggaran berada di tangan manajemen pelaksana sekolah.
“Kalau soal wewenang, bukan ranah siswa. Kalian tidak berhak mengakses itu,” ujarnya singkat.
Heri berharap, setelah kunjungan dari perwakilan Cabdin II, persoalan fasilitas ini bisa diangkat ke tingkat provinsi maupun pusat untuk mendapat perhatian dan tambahan anggaran.
