Jakarta, Lodji.id – Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), memberikan klarifikasi terkait spekulasi yang beredar mengenai kemungkinan reshuffle kabinet setelah pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto. Menurut Hasan, hanya Presiden yang mengetahui secara pasti rencana reshuffle tersebut.
“Masalah reshuffle, hanya Presiden yang tahu. Itu sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Presiden. Mengenai waktu dan siapa yang akan terkena reshuffle, itu hanya beliau yang tahu,” ujar Hasan kepada awak media di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/2/2025).
Tanggapan tersebut muncul setelah pernyataan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa ia akan bertindak tegas terhadap anggota kabinet yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah. Hasan menilai peringatan tersebut bukanlah hal baru, karena Presiden Prabowo sering menyampaikan hal serupa kepada para pembantunya.
“Saya rasa ini bukan kali pertama. Presiden sering mengingatkan hal ini. Bagi yang tidak mau ikut, silakan keluar. Namun, bagi yang ingin mengikuti, harus sejalan dengan visi dan langkah yang diinginkan oleh Presiden,” tambah Hasan.
Hasan juga menegaskan bahwa peringatan tersebut bersifat umum, bukan ditujukan kepada individu tertentu. Ini merupakan pengingat bagi seluruh jajaran pemerintahan untuk tetap konsisten dengan arahan Presiden.
“Presiden memberikan apresiasi, arahan, serta peringatan sebagai bagian dari tugas beliau. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh Presiden,” jelasnya.
Meskipun ada spekulasi terkait reshuffle, Hasan memastikan bahwa kondisi kabinet saat ini masih berjalan dengan baik. Bahkan, menurutnya, Prabowo telah memberikan apresiasi kepada anggota kabinet pada rapat evaluasi 100 hari pertama pemerintahan.
“Menjelang 100 hari pemerintahan, Presiden memberikan apresiasi kepada kabinet atas kinerja mereka yang positif, yang tercermin dari approval rating yang sangat baik,” kata Hasan.
Survei terbaru dari tiga lembaga, yaitu Kompas, Indikator, dan Lembaga Survei Indonesia, menunjukkan dukungan publik yang sangat tinggi terhadap kinerja kabinet. Berdasarkan hasil survei tersebut, approval rating pemerintah mencapai sekitar 80-85%, yang mengindikasikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.
Pernyataan Presiden Prabowo sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Dalam pidatonya pada peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, pada Rabu (5/2/2025), Prabowo mengajak para menteri untuk selalu melakukan koreksi diri.
“Kita harus berani mengoreksi diri. Kita harus membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari penyelewengan dan korupsi,” kata Prabowo.
Prabowo juga menegaskan bahwa jika ada anggota kabinet yang tidak berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, mereka akan ditindak dengan tegas.
“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Kami berjuang untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dengan penuh keyakinan.