Jakarta, Lodji.id – Menteri BUMN, Erick Thohir, memastikan bahwa publik tidak perlu khawatir bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) akan mengalami nasib buruk seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia. Erick menjelaskan bahwa Danantara akan dikelola secara transparan dan profesional, dengan mengacu pada model sovereign wealth fund (SWF) yang berhasil di negara-negara lain.
“Saya tahu bahwa mungkin masih ada keraguan tentang Danantara. Ada yang khawatir, ‘Jangan-jangan Danantara akan seperti 1MDB.’ Itu tidak perlu dipikirkan,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (1/3).
Erick mengingatkan bahwa ada banyak contoh lembaga investasi yang sukses, seperti Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yang ada di Dubai dan Qatar Investment Authority (QIA) di Qatar, yang bisa dijadikan referensi.
Ia juga menegaskan bahwa penting untuk membandingkan Danantara dengan contoh yang berhasil, bukan hanya fokus pada kegagalan yang ada.
Menurut Erick, Danantara tidak akan menggunakan dana masyarakat yang ada di bank, tetapi akan mengelola dividen dari BUMN yang dialokasikan untuk investasi.
“Yang digunakan untuk investasi adalah dividen dari BUMN, bukan dana masyarakat yang ada di bank,” jelas Erick.
Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa seluruh aset yang dimiliki BUMN dan akan dimasukkan ke dalam Danantara akan dikelola di bawah satu atap, dengan total nilai yang diperkirakan mencapai sekitar US$900 miliar.
Sementara itu, ia menyebutkan bahwa proses pengalihan saham dari pemerintah ke Danantara masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah saat ini tengah menyusun peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum bagi proses tersebut.
Erick juga menegaskan bahwa transformasi BUMN harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh BUMN yang direncanakan akan dimasukkan ke dalam Danantara, bukan hanya beberapa di antaranya.
“Untuk mencapai transformasi total, kita perlu melibatkan semua BUMN yang ada, bukan hanya beberapa. Semua akan dikelola dalam satu manajemen aset. Semua perubahan yang kami dorong selama lima tahun ini akan dilakukan secara transparan,” ungkap Erick.
Erick memastikan bahwa meskipun BUMN akan dikelola oleh Danantara, pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut tetap menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN akan tetap berperan sebagai regulator yang mengawasi kebijakan terkait dividen, suntikan modal, serta proyek-proyek strategis nasional, termasuk subsidi dan kompensasi bagi masyarakat.
Kekhawatiran publik tentang Danantara muncul, mengingat pengalaman buruk 1Malaysia Development Berhad (1MDB), sebuah dana investasi negara yang seharusnya bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi, namun berakhir dalam skandal besar yang melibatkan korupsi.
1MDB didirikan pada tahun 2009 dengan tujuan menarik investasi asing dan membiayai proyek infrastruktur. Namun, dana tersebut disalahgunakan, menyebabkan kerugian negara yang besar.
Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terbukti terlibat dalam skandal ini dan dijatuhi hukuman atas tuduhan korupsi dan pencucian uang.
