Irma Suryani Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI, tengah hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IX bersama Kepala BPOM di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (29/10/2024). (Dok. DPR RI)

JAKARTA, Lodji.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan bahwa pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah harus dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 triliun setiap bulan atau sekitar Rp 300 triliun per tahun untuk 82,9 juta penerima manfaat, program ini memerlukan pengelolaan yang sangat hati-hati.

“Dengan anggaran yang begitu besar, pengelolaan program MBG harus transparan, diawasi secara ketat, dan bebas dari potensi penyalahgunaan,” kata Irma dalam keterangan yang diterima pada Selasa (4/3/2025). Irma menambahkan bahwa pengawasan yang kuat akan memastikan bahwa program ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta terhindar dari potensi fraud.

Irma juga menyoroti bahwa program MBG merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah menyiapkan anggaran besar, yakni Rp 25 triliun per bulan, guna merealisasikan program ini.

Selain pengelolaan anggaran, Irma juga mengingatkan tentang kualitas dan variasi menu makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat. Menurutnya, kualitas makanan harus dijaga dengan baik, mulai dari kebersihan, nilai gizi, hingga distribusinya. “Kami khawatir dengan penggunaan dapur umum yang mensuplai 3.000 paket per dapur, jika tidak dikelola dengan baik oleh penyedia katering berpengalaman, makanan bisa basi dan tidak bergizi,” tambah Irma.

Komisi IX DPR RI, lanjut Irma, terus berupaya mencari solusi terbaik untuk mendistribusikan program MBG dengan efektif. “Karena ini merupakan program yang kompleks, kami sedang merumuskan cara yang tepat agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kualitas yang diharapkan,” ujar Irma.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan bahwa anggaran yang diperlukan untuk memperluas cakupan MBG hingga 82,9 juta orang adalah sebesar Rp 25 triliun per bulan. “Pemerintah merencanakan ekspansi program ini mulai September 2025. Saat ini, program MBG baru melayani 3 juta penerima dengan anggaran sekitar Rp 1 triliun per bulan,” ungkap Dadan pada Senin (3/3/2025).

Dadan juga menambahkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp 71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025, dan akan mengusulkan tambahan anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Dengan anggaran yang besar dan tantangan distribusi yang kompleks, pengelolaan program MBG diharapkan dapat berjalan dengan efisien untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *